Kasus Rohingya: Indonesia Harus Lindungi Rohingya lewat Jalur Diplomasi

By | 13/07/2015

pengungsi-rohingya

Memasuki pertengahan bulan Juli, terhitung sudah lebih dua bulan pengungsi Rohingya berada dalam lindungan khusus masyarakat Aceh. Tragedi kemanusiaan Rohingya memang bukan urusan sepele, walaupun kini ribuan pengungsi Rohingya di Aceh sudah berada dalam kebahagiaan sempurna setelah berhasil menikmati indahnya keberkahan ramadhan bersama dengan umat muslim lain di beberapa lokasi pengungsian Kabupaten Aceh Utara.

Kini memang Hanya tinggal menunggu hingga peresmian bangunan megah berwujud Integrated Community Shelter (ICS) hasil donasi penuh masyarakat Indonesia dan Aksi Cepat Tanggap. Setelah ICS resmi digunakan sebagai penampungan Rohingya, maka perjuangan pertama untuk menyambut dan mempberikan pelayanan terbaik bagi tamu, orang-orang pengungsi Rohingya pun tuntas di tahap pertama.

Tahap berikutnya akan jauh lebih sulit. Dua ribuan lebih pengungsi Rohingya di Aceh hanyalah segelintir dari ratusan ribu orang Rohingya yang masih berada di tanah Arakan, Myanmar. Banyak pihak mendesak agar pemerintah Indonesia mengusahakan jalur diplomasi ke Dewan HAM Persatuan Bangsa-bangsa untuk me-lindungi Rohingya dan meredakan konflik komunal antara Myanmar dan Rohingya.

Jika memang usaha jalur diplomasi berhasil diusahakan secara perlahan oleh Indonesia, maka akan membuka era demokrasi baru dan menghormati hak dasar warga negara di kawasan ASEAN. Selain jalur diplomasi, pemerintah Indonesia pun diharapkan untuk mulai menilik kembali piagam Konvensi Internasional PBB Tahun 1951 tentang status Pengungsi. Jika Indonesia mau meratifikasi piagam tentang status pengungsi, nantinya Pemerintah Indonesia memiliki kewenangan hukum untuk melindungi pengungsi korban penindasan dan diskriminasi dari negara lain yang singgah di negara ini.

Seperti yang dilansir dari laman CNN Indonesia, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Maneger Nasution mengungkapkan nilai untung rugi jika Indonesia mau meratifikasi ulang atau menandatangani konvensi Pengungsi PBB tahun 1951.

Poin Pertama, Indonesia akan dipandang sebagai negara yang menggerakkan kolaborasi kemanusiaan masyarakatnya untuk peduli terhadap pengungsi. Selama ini, pandangan dunia internasional terhadap mayoritas muslim Indonesia masih sekadar sebagai agama mayoritas semata. Belum ada pandangan luas yang menganggap mayoritas muslim Indonesia adalah muslim yang kuat, yang peduli terhadap kemanusiaan global.

Poin kedua, jika Indonesia tetap enggan untuk menandatangani konvensi pengungsi PBB, maka ada kemungkinan Indonesia sebagai negara yang berada satu kawasan dengan Myanmar di bawah bendera ASEAN akan disalahkan oleh negara-negara lain. Ratifikasi atas konvensi tersebut akan menekan kita untuk melakukan upaya perlindungan terhadap semua pengungsi yang singgah di negara ini.

Indonesia adalah negara kepulauan yang luas, jika dipandang secara simpel, sama sekali tak akan menyulitkan Indonesia jika bersedia untuk menampung para pengungsi yang meminta perlindungan ke negara ini. Masih banyak kekayaan alam di negara ini yang bisa dimanfaatkan bersama sebagai tempat berlindung dalam jangka waktu lama bagi para pengungsi yang lari diskriminasi dan penindasan macam pengungsi Rohingya. (CAL)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *